KASI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN BPN KABUPATEN BANDUNGRESPON BAIK PENGAJUAN PTSL KADES JATIENDAH

Kab. Bandung  gemmarakyat.com,- Kepala Desa Jatiendah Herlan Suherlan, mengajukan permohonan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) ke Kabupaten Bandung 19/3/2019, untuk warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.
Ketika ditemui Suara Rakyat Indonesia, Kepala Desa Jatiendah Herlan Suherlan mengatakan, dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia yang merupakan inovasi Pemerintah Pusat melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Pertanahan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang nomor 06 tahun 2019 dan Intruksi Presiden No. 2 tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, hal yang wajib bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiendah untuk mengikuti sertakan warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat, karena melalui program PTSL tersebut akan memberikan jaminan kepastian hokum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Hal serupa pun diucapkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiendah juga selaku Ketua Asosiasi BPD Kec. Cilengkrang, C. Rohman. Ia mengatakan lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjad pokok perhatian pemerintah pusat.
Sebagaimana informasi humas ATR/BPN bersama komunikasi pemerintah kemkomimpo, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadik, maka maksimum pencaian target per tahun tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk penyelesaian 79 juta bidang tanah diperlukan waktu 79 tahun. Sedangkan melalui PTSL target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu, dapat diselesaikan pada tahun 2025.
“Berangkat dari informasi tersebut maka saya selaku Ketua BPD Jatiendah harus berkata wajib masyarakat Desa Jatiendah ikut program PTSL karena ini kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kepastian hokum bidang tanah menjadi sertifikat hak milik,” ujar C. Rohman.
C Rohman menambahkan, luas wilayah Desa Jatiendah sekitar 128.619 hektare sedangkan setengah dari luas jumlah tanah tersebut, sudah berada dikawasan perumahan telah bersertifikatkan baik sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau pun yang masih sertifikat induk dari para pengembang depelover.
Sementara Irmawan selaku Kasi Hubungan Hukum pertanahan BPN Kab. Bandung mengatakan, ia menyambut baik pengajuan permohonan PTSL dari Kepala Desa Jatiendah. Dan ia mohon kepada Kepala Desa Jatiendah dalam Program PTSL ini jangan ada warga masyarakat yang terlewat untuk mendaftarkan.
“Sesuai pengajuan padatahun 2020, makanan tidi awal Januari – atau Pebruari tahun 2020, saya akan undang Kepala Desa Jatiendah untuk persiapan mengikuti program PTSL tersebut. Bahkan dimulai dari sekarang harus sudah mendata per blok persil atau per RW tanah yang diajukan dan membuat gambar sementara per blok dengan nomor urut dan ditulis nama-nama sesuai jumlah nomor yang ada pada gambar per blok,” ungkapnya.,***( CR/AS.).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *