Agustus 3, 2020

Sangsi Administrasi 150 ribu, Menanti Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Bandung Raya gemmarakyat.com,– Belum berakhir nya pandemic corona di barengi pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (AKB) hingga terjadi pembauran di tengah masyarakat. menyikapi Hal Itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60,Tahun 2020, Senin, (27/7/2020). tentang Pengenaan Sanksi Administratif, terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jabar.

Kang Emil ,sapaan Ridwan Kamil, mengatakan, Pergub tersebut mengenai peraturan sanksi administratif, bagi warga Jabar yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak di ruang publik. Sanksi tersebut berlaku juga bagi pemilik, pengelola, atau penanggungjawab kegiatan usaha.

” Sanksi ini memuat ketentuan-ketentuan, pelanggaran di level individu, kegiatan juga tempat, serta mencakup jika ada kegiatan resepsi dan di level berskala lebih besar,” Ujar, Kang Emil, dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).

” Jadi, Pergub ini mengatur selain person berlaku juga tempat kerja, pariwisata, transportasi, dan kegiatan sosial budaya,” Jelas nya.

Secara teknis sanksi administratif diterapkan secara bertahap, klasifikasi, lanjut Emil, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial, dan pengumuman secara terbuka, Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Masih kata, Emil, Penerapan sanksi administratif sendiri memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat, sesuai dengan regulasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, nondiskriminatif, kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan, dan ditujukan bagi kepentingan pencegahan penularan COVID-19. Denda administratif tidak berlaku untuk kegiatan keagamaan.

” Besaran denda administratif di setiap level (perorangan atau bukan) dan tempat berbeda-beda. Pada kegiatan ruang publik, denda administratif sebesar Rp100 ribu. Sekolah dan/atau institusi sebesar Rp150 ribu. Kegiatan sosial budaya sebesar Rp500 ribu.

Sementara untuk besaran denda administratif moda transportasi umum pun berbeda, kondisional, antara pengemudi dan pengelola. Pengemudi sepeda motor yang melanggar protokol kesehatan didenda Rp100 ribu, sedangkan pengemudi mobil pribadi/dinas didenda Rp150 ribu.

Dalam dunia perusahaan pengelola harus pula menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, dan mewajibkan karyawan maupun pengunjung memakai masker dan menjaga jarak.

Prosesnya, Tambah Emil, pada minggu pertama Pergub ditetapkan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi berat.

“Tidak akan langsung dilakukan pendendaan. Tujuh hari ini akan dilakukan proses sanksi yang sifatnya sanksi sosial yang simpatik. Jadi, para petugas dipimpin Satpol PP didukung TNI/POLRI menegur sambil memberi masker. Masker akan kami siapkan juga,” kata Kang Emil.

Penyediaan masker dilakukan dengan memasukkan masker dalam bantuan sosial (bansos) tahap II. Penyediaan masker untuk masyarakat juga dilakukan dengan membeli 10 juta masker produk UMKM. Sampai saat ini, kata Kang Emil, pihaknya sudah mendistribusikan 6 juta masker kepada masyarakat.

Sebelum sanksi administratif dilakukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan lewat berbagai platform. Namun, berdasarkan survei, hanya 50 persen masyarakat Jabar yang disiplin terapkan protokol kesehatan.

“Bukan kami tidak melakukan proses, tetapi kita sudah di level tiga. Itupun masih upaya simpatik. Masker diberikan dan edukasi. Sampai ke titik semuanya masih kita survei (kedisiplinan masyarakat) masih rendah, maka sanksi administratif kami tetapkan.” Pungkas nya. **(Yusuf*).

Hukum

Sukabumi SRI,-- Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer’s Association bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Warungkiara Sukabumi, memberikan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum bagi...

KARAWANG, gemmarakyat.com,-- Kepolisian Resor Karawang selalu lakukan berbagai upaya  guna menciptakan keamanan dan  ketertiban di wilayah hukum Polres Karawang. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan kegiatan...

 Said Erwin Darwis, S.H Sukabumi gemmarakyat.com,-  Di tengah Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk di Indonesia, kegiatan peradilan umum di Indonesia tetap terus berlangsung. Tidak terkecuali...

Jakarta  gemmarakyat.com,-- Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia telah mengirimkan surat dengan referensi nomor : 12/adv/Per-Kemenaker/20 pada tanggal 15 April 2020 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI cc...

Reporter: Guyu Bandung, (SRI),- Pepatah mengatakan. Mulutmu  adalah harimaumu yang dapat menyelamatkan dan mencelakakanmu. Bicara baik akan berbuah baik. Sebaliknya, jika berkata buruk akan buruk...

Penulis: Roesman  Sukabumi, SRI,--  Warga  masyarakat kampung Babakan rw 12, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang belum lama ini diundang oleh pihak P.T. Protelindo...

Penulis: Imam | editor: Aq Bandung, gemmarakyat.com, – Polda jawa barat menerima laporan dari sumber yang enggan di ketahui identitas nya terkait ada nya indikasi  Korupsi...

Penulis: Imam – Editor: Asmr  Bandung  Raya, Gemmarakyat.com - Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan pertambangan emas PT. Antam (persero) Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor, telah...

Sukabumi gemmarakyat.com,- Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi didampingi Pejabat Utama Polda Jabar dan Kapolres Sukabumi Kota, bergerak turun langsung ke lapangan untuk memediasi...

KBB  Gemmarakat.com -  Sembilan Koalisi Serikat Pekerja Bandung Barat beserta anggota, Kamis, (26/12/2019), mengadakan rapat audiensi bersama Pimpinan dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Bandung...