PERMASALAHAN DANA KONI DAN PEMBAGIAN KARTU KUOTA GRATIS DI KBB.

KBB gemmarakyat.com,– Beberapa waktu terakhir ini sedang ramai dua permasalahan di Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama adalah terlambatnya pembagian dana pembinaan atlit kepada cabang olahraga dari KONI, yang berbuntut kepada pemanggilan Bendahara Umum KONI Ade Suratman oleh penyidik reskrim tipikor Polres Cimahi. Dan yang kedua adalah intimidasi kepada pihak sekolah di Lembang pada saat akan dilaksanakannnya Pembagian Kartu Kuota Belajat Gratis oleh Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.

Dua hal itu menjadi ‘trending topic’ di masyarakat KBB, karena melibatkan tokoh publik di dalamnya. Rian Firmansyah, Ketua Umum KONI yang juga putra Bupati KBB Aa Umbara Sutisna, dan Hengky Kurniawan yang selain Wakil Bupati KBB juga kini menjadi kader PDI-P, yang konon kabarnya akan mejadi kendaraan Hengky pada Pilkada 2023 yang akan datang.

“Meski permasalahan keuangan KONI kini sudah agak mencair, tapi keterlambatan pembayaran kepada cabor yang menaungi para atlit cukup membuat semua pihak di KBB meringis.” Ujar Djamu Kertabudi, salah seorang tokoh penggagas berdirinya KBB ketika dihubungi via telepon selulernya.

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana pembinaan atlit tahap II dari KONI kepada para cabor ini merupakan bukti kurangnya pemahaman para pengurus KONI tentang manajemen organisasi. “Saya melihat bahwa kericuhan terkait dana KONI KBB ini diakibatkan oleh kurang pahamnya pengurus KONI tentang manajemen organisasi, sehingga muncul asumsi-asumsi yang cukup menghebohkan. Tupoksi atau ‘job description’ dari pengurus KONI KBB terkesan ‘pacorok kokod’, siapa mengerjakan apa.” Tambahnya.

Sementara terkait dengan gagalnya pembagian kartu kuota gratis bagi para pelajar tingkat SD dan SMP di Kecamatan Lembang, Djamu menyebutkan bahwa adanya ketidak-transparan-an dalam penyelenggaraannya.

“Sebenarnya program ini bagus dan cukup membantu masyarakat. Hanya saja jika dilihat dari Sistem Pemerintahan, sejatinya setiap program itu harus diawali dengan tahap sosialisasi. Dari mana sebenarnya program itu dan apa sasaran programnya.”  Ujar Djamu.

“Program yang dilakukan Wabup Hengky sebenarnya bagus, karena dapat melibatkan partisipasi pihak ketiga dalam membantu pemerintah daerah mengurangi beban warganya. Namun, sebagaimana jargon KBB Lumpaat, maka aspek Partisipatif, Akuntabilitas dan Transparansi adalah keniscayaan dalam mewujudkan Bandung Barat Lumpaat bukan ‘Balap Lumpat’ demi simpati warga.” Pungkasnya.**(daswan*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *